FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Gugatan Terhadap Gubernur dan Bank Banten Dicabut

tim pembela WH ok

Tim penasihat hukum Gubernur Banten (sugawa.id)

Sugawa.id – Pengadilan Negeri (PN) Serang mengabulkan pencabutan gugatan perdata oleh Moch Ojat Sudrajat S, Ikhsan Ahmad, dan Agus Supriyanto terhadap para tergugat dan turut tergugat dalam kasus gugatan terhadap Bank Banten.

Ketua Tim Kuasa Hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro menyatakan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat turut menghentikan kegaduhan di masyarakat dan menjaga iklim kondusif yang akan berdampak positif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Bank Banten. Serta mendukung langkah-langkah pemulihan kondisi dan penguatan Bank Banten yang sedang dilakukan oleh Pemprov Banten dan Direksi Bank Banten.

Gugatan ini merupakan gugatan kedua yang dicabut Ojat, setelah sebelumnya mencabut gugatan pada kasus yang sama. Sebelumnya, Ojat Sudrajat mencabut gugatan atas pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Bantek ke Bank Jabar Banten (BJB).

Dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2020), Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, sejak awal, Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Wahidin Halim selalu menginformasikan kepada masyarakat mengenai langkah dan upaya menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten melalui berbagai saluran komunikasi.

Wahidin menyebutkan, setelah mendapatkan berbagai masukan dari KPK, lembaga penegak hukum, lembaga dan pejabat berwenang perbankan, serta para pemangku kepentingan, tambahan penyertaan modal Pemprov Banten ke Bank Banten batal direalisasikan. Pembatalan realisasi tambahan penyertaan modal ke Bank Banten, ditindaklanjuti Gubernur dengan upaya menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa pihak. Di antaranya dengan Bank BRI, Bank Mega hingga investor dari luar negeri. Namun setelah audit terhadap kondisi Bank Banten, jalinan kerjasama dan kesepatak batal tercapai.

Sementara itu untuk pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB, seperti yang pernah diungkap oleh Kepala BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Banten Rina Dewiyanti, bahwa bank pemegang RKUD harus senantiasa menjaga likuiditas dan memastikan ketersediaan dana jika sewaktu-waktu diperlukan, baik sebagian maupun seluruhnya atas perintah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Setelah Bank Banten mengalami kesulitas likuiditas, Bank Banten terlambat menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten kepada kabupaten/kota untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp 190 miliar lebih. Bank Banten tidak dapat memenuhi perintah BUD untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp181,61 miliar. Selain itu di tengah gencarnya penanganan Covid-19, Bank Banten juga tidak dapat memenuhi tagihan pihak ketiga, salah satunya untuk pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 11,21 miliar lebih.

Sebagai informasi, dalam gugatan yang terdaftar pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Srg itu, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Tergugat I, Gubernur Banten sebagai Tergugat II, dan Ketua DPRD Provinsi Banten sebagai Tergugat III. Gugatan itu juga menyertakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten sebagai Turut Tergugat I, Direksi PT Banten Global Development sebagai Turut tergugat II, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai turut Tergugat III.

Dalam surat gugatannya, para penggugat menyatakan diri sebagai warga di Provinsi Banten dan pembayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Para penggugat menganggap para tergugat dan turut tergugat lalai atau tidak berhati-hati dalam mengelola Bank Banten sehingga mengakibatkan kerugian. Dianggap lalai dalam menyusun jajaran Direksi PT Banten Global Development serta tidak direalisasikannya setoran penambahan penyertaan modal ke Bank Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir mengakibatkan Bank Banten mengalami kesulitas likuiditas pada April 2020. Termasuk pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten ke Bank Jabar Banten setelah Bank Banten mengalami kesulitan likuiditas.(wib)

Share :