FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Gelapkan Pajak 21 Milyar, Direktur PT MUS Disidangkan

Kasi Intel Kejari Depok ok

Kasi Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto (sugawa.id)

Sugawa.id – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok Adhiwisata Tappangan dan Muhammad Juriko Wibisono membacakan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana perpajakan atas nama Direktur PT Mandiri Utama Sukses (PT. MUS) Muhamad Saman alias Edi (47) dalam sidang yang digelar secara teleconference.

Terdakwa Muhamad Saman alias Edi dijerat dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang  Perubahan Atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kasi Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto, Selasa (29/9/2020) mengungkapkan, awalnya terdakwa mendirikan PT Mandiri Utama Sukses (PT. MUS) dan berdasarkan data di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di KPP Pratama Depok Cimanggis, diketahui bahwa PT. MUS bergerak di bidang jasa multimedia lainnya KLU (klasifikasi lapangan usaha dengan Nomor 61929).

Sementara berdasarkan Data Pajak Keluaran-Pajak Masukan (KPM) pada Apportal Sistem Informasi DJP, PT. MUS telah menerbitkan faktur pajak keluaran. Lalu faktur pajak keluaran itu sekitar 1 Maret 2018 sampai dengan 27 Juni 2018 telah dikreditkan kepada 31 perusahaan.

“Dalam sistem informasi DJP di KPP Pratama Depok Cimanggis, PT. MUS dikatakan tidak pernah melaporkan atau tidak pernah membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhitung sejak Januari 2018 hingga Desember 2018,” kata Herlangga.

Ia menuturkan, kerugian pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa yang tidak menerbitkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) terhitung dari Maret hingga Juni 2018 atau sekitar tahun pajak 2018, kurang lebih mencapai Rp 21.214.399.803,- (dua puluh satu milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Herlangga menjelaskan, kerugian pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa yang tidak menerbitkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 atau sekitar tahun pajak 2018, setidak-tidaknya kurang lebih sebesar Rp 21.214.399.803,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah).

Dalam proses penerbitan faktur pajak keluaran, kata Kasi Intel, PT MUS tidak pernah melakukan jual beli barang atau jasa, tidak pernah menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan juga tidak pernah ada pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT. MUS.

“Sebanyak 31 Perusahaan hanya menerima dokumen-dokumen berupa faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, kwitansi, delivery order dan invoice dari PT. MUS yang ditandatangani oleh terdakwa kemudian membayar faktur pajak tersebut sesuai kesepakatan,” ungkapnya.

Mengenai pembayaran faktur pajak yang telah dikeluarkan, tambahnya, terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi Hendrik Abdul Roman pada awal membeli perusahaan dari saksi Lily Pudji Astuti.  “Apabila saksi Hendrik Abdul Rohman yang mendapatkan pesanan FP TBTS, maka terdakwa akan mendapatkan dua persen dari setiap penerbitan faktur pajak oleh PT. MUS. Dan apabila terdakwa yang mendapatkan pesanan FP TBTS, maka saksi Hendrik Abdul Rohman akan mendapatkan dua persen dari setiap penerbitan faktur pajak oleh PT. MUS,” terangnya.

Terdakwa, ditegaskan Herlangga, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. (ter)

Share :