FOKUS :

Razman : Kejaksaan Depok, Jangan Bermain Kasus Dugaan Korupsi Damkar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok diingatkan untuk...

BACK_BANNER_DOG

DPRD Kota Depok Soroti Raperda PDAM dan Pemakaman

3

Ilustrasi. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memberikan pandangan terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait kebutuhan masyarakat baik mengenai kebutuhan air minum, pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman serta pengabuan mayat. 

“Tiga Raperda yang diajukan Pemkot Depok sangat dibutuhkan masyarakat sehingga perlu dirapatkan untuk memberikan pandangan umum dari fraksi yang ada sebelum disetujui anggota,” ucap Ketua DPRD Kota Depok T. M. Yusuf Syahputra didampingi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Kamis (29/4/2021). 

Tiga usulan atau inisiatif Pemkot Depok antara lain terkait Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, dan Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok. 

Nurhasim dari Fraksi Golkar menekankan pentingnya Raperda yang diusulkan Pemkot Depok karena menyangkut hidup masyarakat banyak baik masalah air bersih yang diperlukan dan belum meratanya lahan pemakaman. 

“Ketiganya menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama soal Raperda tentang perusahaan Perseroan Daerah air Minum Tirta Asasta Kota Depok,” ujar Nurhasim.

Sementara, Mazhab dari Fraksi PPP berharap pendataan maupun penambahan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) harus transparan dan disesuaikan dengan tata ruang yang ada dan penghapusan retribusi bagi jenazah orang tidak mampu

Sedangkan, Mazhab dari Fraksi DPP, berharap pendataan maupun penambahan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang harus transparan dan disesuaikan dengan tata ruang yang ada dan penghapusan retribusi bagi jenazah orang tidak mampu, pada saat aplikasi di lapangan secara riil terwujud dengan benar.

“Tidak terkecuali dalam penanganan jenazah terkonfirmasi Covid-19, oleh Pemkot selayaknya diperlakukan sama sebagai jenazah yang termasuk dalam kategori orang sakit,” katanya. (ter)


Share :