FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

DKPP Sidang 5 Pimpinan Bawaslu Tangsel 

Kantor Bawaslu Tangsel. (foto: zoba banten)

 

Sugawa.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memanggil, memeriksa dan menyidangkan lima petinggi Bawaslu) Kota Tangsel terkait dugaan pelanggaran kode etik karena tidak melanjutkan perkara pengusiran staf Bawaslu Fadel Galih di acara deklarasi koalisi partai pendukung paslon Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo beberapa waktu lalu. 

Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan empat anggota Bawaslu Tangsel atas perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, digelar di kantor KPU Provinsi Banten, pada Rabu (14/10/2020). 

Mereka yang teradu itu adalah Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep, serta empat anggotanya yakni Karina Permata Hati, Slamet Santosa, Ahmad Jajuli, dan Aas Satibi. Sidang perkara itu bernomor 106-PKE-DKPP/X/2020.

“Sidangnya sudah berjalan, ada lima yang dipanggil, diperiksa dan disidangkan terhadap laporan pelanggaran ketidakprofesionalan bawaslu oleh pengadu. Pokok perkaranya atas penyelesaian kasus pengusiran anggota Bawaslu Tangsel saat bertugas mengawasi deklarasi paslon nomor urut 1. Makanya keputusan atas perkara ini akan diberikan dalam waktu dekat,” katanya.

Dijelaskan Bernad, pengadu perkara itu adalah Imam Syamsudin melalui kuasa hukum YB Christian Putro S. Adapun pokok perkara yang disidangkan itu adalah Bawaslu Tangsel menghentikan penyelidikan kasus pengusiran stafnya dengan alasan kurangnya syarat formil soal identitas pelaku. Padahal kasus tersebut ditangani oleh Setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Tangsel.

“Pengadu menilai Bawaslu Tangsel tidak profesional menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi pada staf Bawaslu saat bekerja. Tentu ini yang kami lihat harus diselesaikan, agar kasus tindak pidana dalam Pilkada terungkap,” paparnya.

Menurutnya, pengadu dan teradu telah memaparkan penjelasan atas penghentian kasus dugaan tindak pidana terhadap pengusiran anggota Bawaslu Tangsel dalam acara deklarasi paslo nomor urut 1 tersebut. Sidang tersebut berjalan selama satu jam lebih yang dilaksanakan secara virtual.

Bernad menyatakan, putusan terhadap hasil sidang itu akan diputuskan dalam waktu dekat. Dan sebelum putusan itu diberikan DKPP akan membahas hasil persidangan itu ke rapat pleno yang dijadwalkan digelar dua pekan ke depan. Bahkan putusan itu akan dipublik DKPP dalam website mereka.

“Nanti pleno yang akan memutuskan ada tidaknya pelanggran kode etik. Ya aturannya kan harus di plenokan dulu,” ucapnya.

Tak sampai disana, lanjut Bernad, jika memang terbukti terdapat pelanggaran maka DKPP akan memberikan sanksi kepada Bawaslu Tangsel. Putusan itu juga akan di siarkan secara live di media sosial DKPP. Dirinya berharap kepada pihak pengadu untuk bersabar.

“Jika terbukti ada, pasti akan disanksi. Jika tidak terbukti ada pelanggaran ya akan direhabilitasi. Pembacaan putusan akan disiarkan secara langsung via medsos DKPP. Semua pihak bisa mengikuti,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep membenarkan adanya pemeriksaan dan persidangan terhadap perkara pengusiran stafnya oleh DKPP. Namun, dalil yang disampaikan pengadu dalam persidangan itu tidak benar. Karena pihaknya telah bekerja secara profesional dengan berkoordinasi dengan Setra Gakkumdu.

“Ukuran yang dianggap profesional oleh pengadu pun tidak jelas seperti apa karena tidak diuraikan dengan jelas. Sudah jelas korban pun tidak tahu siapa nama pelaku pengusiran itu,” tegasnya.

Selanjutnya, sambung Acep, pihaknya telah melakukan melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Bahkan dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, penghentian proses penanganannya karena kendala identitas pelaku yang tidak didapat. Sehingga tidak dimungkinkan kasus ini dilanjutkan.

“Kalau tidak serius, mana mungkin kami koordinasi dengan Sentra Gakkumdu. Kami sudah berusaha tetapi korban tidak tahu identitas pelaku. Mau kemana dicari pelaku, yang datang dalam acara deklarasi itu banyak sekali,” jelasnya.

Acep pun melanjutkan, apapun sanksi yang akan dijatuhkan DKPP terhadap Bawaslu Tangsel akan dipatuhi. (ndi)

Share :