FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Diberhentikan Sepihak, Hardiono Somasi Wali Kota Depok

Hardiono

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono. (Foto: Ist)

 

Sugawa.id – Diberhentikannya Hardiono secara sepihak dari Dewas Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris berujung panjang. Atas hal tersebut, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok itu bersama pengacaranya melayangkan somasi.

Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Hardiono, Ftrijansyah Toisutta saat dikonfirmasi, Jumat (12/3/2021).

“Kami sudah mengirimkan somasi pertama yang ditujukan langsung ke Wali Kota Depok Mohammad Idris atas pemberhentian sepihak sebagai Ketua Dewas PDAM Tirta Asasta Kota Depok,” kata kuasa hukum Hardiono, Ftrijansjah Toisutta saat dikonfirmasi, Jumat (12/3/2021).

Ia mengatakan, bahwa langkah ini dilakukan lantaran adanya kejanggalan yang disengaja Wali Kota Depok atas pemberhentian klien. Merujuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok Nomor 800/47/kpts/ek/hkm/2021 tentang pemberhentian Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Kota Depok periode 2019-2022.

“Kami meyakini SK pemberhentian itu cacat hukum, mengingat jabatan Ketua Dewas PDAM Tirta Asasta Kota Depok yang diketuai kliennya hingga 2022 mendatang,” imbuhnya. 

Sebab, kata Ftrijansjah, pemberhentian Ketua Dewas PDAM Tirta Asasta Kota Depok tidak diatur dalam perundang-undangan seperti di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota Komisaris dan anggota direksi BUMD.

“Jadi, SK Pemberhentian Ketua Dewan Pengawas PDAM terhadap klien kami sangat tidak tepat dan melanggar kedua aturan tersebut,” ungkapnya. 

Maka dari itu, pihaknya menduga bahwa ada kriminalisasi yang dilakukan Wali Kota Depok terhadap Hardiono. 

“Karena dalam Pasal 28 Pemendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewas, anggota komisaris, dan anggota direksi BUMD berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia, masa jabatan berakhir, dan atau diberhentikan sewaktu-waktu,” bebernya. 

Sementara, mantan Sekda Kota Depok Hardiono membenarkan telah diberhentikan dari Ketua Dewas PDAM Tirta Asasta Kota Depok. 

“Ada ketidaksesuaian surat yang diterbitkan dengan pengiriman SK pemberhentian tersebut. Surat pemberhentian yang ditulis itu pada 1 Februari 2021, tapi saya menerimanya sebulan kemudian pada 2 Maret. Artinya, ada mekanisme yang salah sehingga wajar jika kami ajukan somasi ke Wali Kota Depok,” singkatnya. (ter) 


Share :