FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Depok Zona Risiko Tinggi Penularan Covid-19 di Jawa Barat

Ilustrasi Covid-19. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) menetapkan Kota Depok merupakan zona risiko tinggi penularan virus Corona. Musababnya jumlah kasus penularan virus asal Tiongkok ini terus bertambah. Penambahan pasien positif Covid-19 ini tak dibarengi dengan tindakan pencegahan dari pemerintah daerahnya.

Anggota Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar Bony Wiem Lestari mengatakan, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, Depok menjadi satu-satunya daerah yang masuk kategori zona merah penularan virus tersebut. Tingginya penularan Corona ini menyebabkan wilayah itu ditetapkan menjadi zona risiko tinggi. Bahkan setiap hari terdapat laporan penambahan jumlah pasien pengidap virus tersebut.

“Benar Depok satu-satunya wilayah yang masuk kategori zona risiko tinggi Covid-19. Memang ada peningkatan penularan yang berisiko seseorang positif Corona. Ini yang tidak disadari oleh Pemkot dan warga Kota Depok,” kata Bony, Minggu (09/8/2020).

Dijelaskan, dari hasil pemetaan dan pemantauan yang dilakukan selama periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2020 terjadi peningkatan pasien positif Covid-19. Kata dia, ada 3 aspek yang jadi patokan pemetaan zona risiko tinggi pendemi Corona tersebut. Seperti, epidemiologi, surveilance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

“Jika secara detail ada 14 indikator, kalau itu pun dimasukan akan sangat tinggi. Hampir tiap hari ada laporan penambahan pasien positif Covid. Ada banyak faktor yang membuat itu tinggi,” paparnya.

Tak sampai di sana, lanjut Bony, sejak diberlakukannya relaksasi PSBB pada 26 Juni 2020 terjadi trend peningkatan pada zona risiko. Efek pelonggaran diduga menjadi penyebab perubahan trend tersebut. Kasus penularan itu pun terjadi di perumahan kluster dan perkantoran yang ada di Kota Depok.

“Kelihatannya memang ada efek dari pelonggaran ini, juga peningkatan kabupaten/kota yang menjadi risiko sedang. Banyak ditemukan di dalam perumahan dan perkantoran. Ada kasus impor terjadi karena memang mobilitas penduduk, terutama mereka yang berasal dari wilayah transmisi lokal masuk ke Depok. Makanya ini perlu diwaspadai,” ucapnya.

Dari data Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar tercatat angka positivity-rate pada 28 Juli itu masih sekitar 7,5 persen. Rata-rata angka reproduksi efektif Covid-19 Jabar untuk periode 26 Juli 2020 sampai 2 Agustus 2020 berada 1.230 pasien. Diprediksi akan ada penambahan kasus 1 bulan ke depan sebanyak sekitar 2.200 sampai 3 ribu kasus positif yang baru. Di Jawa Barat, ada 9 daerah yang masuk kategori zona oranye, dan 17 masuk kategori zona kuning. Untuk zona kuning yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Subang, Kota Bandung, Bekasi, dan Bogor. Sedangkan sisanya masuk dalam zona hijau dan merah.

Karena itu pula Bony menyatakan, Pemkot Depok dan masyarakat harus kembali mendisiplinkan diri untuk menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan. Kemudian tidak melakukan aksi kerumunan baik itu di komplek perumahan atau perkantoran. Sebab jika hal ini tak dilakukan maka penanganan Covid-19 di Depok tak akan tercapai.

“Kembali kami ingatkan bahwa garda terdepan melawan Covid adalah masyarakat dan Pemkot.
Implementasi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak, menerapakan pola hidup bersih dan sehat itu merupakan satu syarat. Dan diharapkan bisa menahan diri dari kegiatan atau aktivitas yang bisa memicu kerumunan,” imbuhnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana menyatakan, jika Pemkot Depok sedang melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19. Mulai dari memperketat PSBB proporsional dan juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Pengawasan lokasi titik kumpul masyarakat pun akan ditindaklanjuti.

“Diperlukan sinergi pusat, provinsi dan daerah, karena penanganan pandemi Covid-19. Harus dari hulu sampai hilir dan ada integrasi kebijakan, terutama daerah-daerah di Jabodetabek. Jika hanya mengandalkan kami tentu ini tidak tertangani,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Dadang, Gugus Tugas Kota Depok mencoba melakukan komunikasi dengan tim pakar epidemologi Satgas Penanganan COVID-19 Pusat yang menghitung nilai sehingga Depok masuk zona merah. Menurut hitungan mereka adalah mingguan, berdasarkan parameter yang sudah mereka tentukan. Kasus Covid-19 di Depok sangat fluktuatif yang penambahan kasus minggu ini cukup besar.

“Dampak dari tingginya pergerakan orang, dan terjadi pada klaster perkantoran dan perumahan yang berpotensi terjadinya penularan dalam lingkungan keluarga. Semua sedang kami evaluasi dengan Penprov Jabar. Yang pasti kami masih berusaha menekan penularan virus ini,” imbuhnya. (ndi)

Share :