FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Demokrat Banten Janji Cabut Omnibus Law Cipta Kerja di Pemilu Mendatang

diskusi omnibuslaw ok

Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati menjadi pembicara dalam diskusi publik UU Cipta Kerja (sugawa.id)

Sugawa.id – Koalisi Mahasiswa Buruh Banten Bersatu menggelar diskusi publik dan konsolidasi terbuka dengan tema “Undang-undang Omnibus Law (Ciptakerja) dalam perspektif buruh dan praktisi hukum” di Kotak Kopi Serang, Rabu (28/10/2020).

Dalam diskusi publik itu hadir Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati, Wakil Ketua Tripartit/SPN Ahmad Saukani, Akademisi Fakultas Hukum Untirta Lia Reista Dewi dan DPD PSPKEP KSPI Banten Kamal Amrullah.

Pada saat menjadi Narasumber, M. Nawa Said Dimyati mengatakan pihaknya (DPRD) Banten telah banyak menerima aspirasi yang disampaikan para buruh dan mahasiswa terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja dan telah disampaikan ke pemerintah pusat. Pasalnya untuk melakukan penolakan, DPRD Banten tidak mempunyai Legal Standing.

“Beserta pimpinan yang lain 5 orang di sana didampingi Kapolda waktu itu masih pak Tomsi, Hasilnya kami meneruskan aspirasi kawan-kawan buruh kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, Kami juga dari Fraksi Demokrat DPRD Banten meneruskan ke Fraksi Demokrat DPR RI,” kata Nawa Said.

Dikatakan, pihaknya selalu meneruskan aspirasi kawan-kawan buruh kepada pihak yang berwenang. “DPRD Banten tidak punya legal standing yang disebut dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pusat. Hanya bisa meneruskan aspirasi kawan-kawan,” lanjutnya.

Selain itu, kata Nawa, pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan untuk menolak produk politik dari pemerintah pusat, menurutnya pemerintah daerah yang nolak hanya gimik.

“Pemeritah Daerah yang menolak itu gimik hanya buat senang doang, saya enggak mau kalau hanya bikin kawan-kawan senang, kalau saya hanya berbicara apa yang saya tahu dan kewenangan saya. UU itu produk politik, pasti ada kepentingan politik di dalamnya. UU akan menjadi sorotan publik apabila, pertama kepentingan kelompok lebih dominan ketimbang kepentingan publik dan kedua konsolidasi politik antar kepentingan politik tidak berjalan dengan baik,” sambungnya.

Nawa juga menganggap pengesahan UU Ombibus Law Cipta Kerja ini terkesan terburu-buru sehingga menimbulkan konflik seperti sekarang ini. Kalaupun tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kata Nawa, tinggal dikomunikasikan dengan baik.

“Itu kurang sabar, masyarakat harusnya diajak dulu semua elemen diundang untuk membahas hal tersebut saya yakin tidak seperi ini, terjadi semacam ini karena komunikasi politik yang kurang baik,” imbuhnya.

Ia juga melihat dalam proses pembentukan UU Ciptaker ini, pengusul gagal melakukan konsolidasi politik, sehingga ada fraksi yang menolak dan kurangnya ruang partisipasi publik.

“Ini diperparah dengan pengambilan keputusan di Paripurna, dimana pimpinan sidang hanya mendasarkan pada pandangan fraksi-fraksi. Padahal, anggota DPR itu mempunyai dua fungsi, yaitu mewakili partai dan juga mewakili publik. Nah, di sidang paripurna anggota fraksi bisa sampaikan pendapat yang berbeda dengan pandangan fraksinya,” ujarnya.

Nawa juga mengatakan Partai Demokrat akan selalu mengawal hingga Presiden mengeluarkan Perpu, jika tidak berhasil pihaknya akan terus berjuang bahkan pada pemilu mendatang pihaknya juga akan mengusahakan untuk dicabut. “Kalau di sini gagal pemilu ke depan kita akan usahakan untuk dicabut. Kami bersama seluruh dewan dari Demokrat akan terus berusaha,” tegasnya.(ber)

Share :