FOKUS :

Darurat Stok Darah, PMI Gelar Gebyar Pekan Kemanusiaan

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menggelar Gebyar Pekan Kemanusiaan Banten Berdonor. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Banten memasuki...

BACK_BANNER_DOG

Dana Pinjaman Direvisi, DPRD Prediksi Pemprov Banten Tidak akan Capai Target RPJMD

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R. Sumedi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R. Sumedi. (Foto: Ist)

 

Sugawa.id – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R. Sumedi, memprediksi pembangunan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak akan mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Alasannya, kasus pandemi Covid-19 di wilayah Banten masih tinggi. Sehingga, pemerintah akan fokus pada recovery ekonomi dan penanganan kesehatan masyarakat. Terlebih, pemerintah pusat sedang merevisi dana pinjaman daerah. Ada kemungkinan rencana pinjaman awalnya senilai Rp4,1 triliun, bisa dikurangi.

“Susah. Kalau istilahnya kita paksakan ngejar target. RPJMD ya mungkin kita tidak banyak berharaplah. Yang penting sekarang kita bagaimana menyelamatkan masyarakat terutama dari sisi kesehatan dipastikan Covid-19 selesai. Kedua recovery ekonomi, itu yang utama sekarang. Kita nggak bicara muluk-muluk RPJMD mencapai,” katanya saat ditemui di DPRD Banten, Senin (1/03/2021).

Namun, Gembong mengaku belum mendapat kejelasan ihwal informasi pengurangan dana pinjam dari pihak Pemprov Banten. Harusnya, isu itu dibahas bersama-sama dengan DPRD karena menyangkut APBD 2021.

“Yang jelas kalau ada perubahan mestinya pemerintah daerah menginformasikan ke DPRD, istilahnya kita bahas ulang. Minimal kita tahu dari anggaran yang ada itu, kira-kira untuk kemana saja posnya. Khawatir ada pengurangan signifikan pusing juga kita. Strateginya tentu harus ada revisi lagi,” ungkapnya.

Ketua DPW PKS Banten itu menjelaskan, DPRD memiliki kewenangan atau hak budgeting dan mengawasi penggunaan anggaran. Maka, tidak ada alasan Pemprov Banten untuk tidak memberikan informasi terkait revisi dana pinjaman.

“Urusan pinjaman ini urusan dari pemerintah pusat, ketika ada perubahan di pusatnya entah itu uangnya nggak ada atau gimana kita belum clear juga kan. Mestinya ada informasi ke DPRD. Saya pikir pasti akan ada info itu. Ya artinya kita tidak bicara atau tidak, tetapi yang jelas kita karena mempunyai hak budgeting harus dilibatkan dalam pembahasan ini,” jelasnya.

Ia menerangkan, sejatinya dana pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Yang jelas kita berharap kalau nanti ada pengurangannya otomatis, pengurangan kegiatan dari pemerintah, kita berharap yang dikurangi itu yang tidak langsung berkaitan dengan masyarakat ataupun terkait recovery ekonomi. Karena kita khawatir juga kalau misalkan yang di potong kepentingannya masyarakat dan recovery ekonomi, kita khawatir masyarakat dengan pandemi ini mereka akan semakin terpuruk,” terangnya.

Di sisi lain, pihaknya menilai dana pinjaman dialokasikan untuk pemabangunan sport center kurang tepat sasaran. Tetapi ketika ditanya alasan Pemprov, pembangunan itu akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

“Terkait sport center kita pertanyakan. Alasannya pemerintah saat itu, bahwa pembangunan sport center juga menyerap banyak tenaga kerja yang informalnya di situ. Itu diharapkan ada efek dominonya. Kalau kita melihat sport centernya, mungkin tidak terlalu penting, tapi banyak orang terlibat di sana,” ujarnya.

Namun hingga kini, belum ada kejelasan pekerja di sport center berasal dari warga Banten. Padahal, pembangunan sedang berjalan.

“Betul sepakat saya (belum bisa dibuktikan pekerjanya dari Banten semua). Memang, ya namanya juga semuanya masih memperkirakan. Dan lagi sekarang sudah berjalan sport center. Kalaupun nanti ada one prestasion ini nanti masalah lagi,” tukasnya. (yas)

Share :