FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Belajar Tatap Muka di Banten Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Wakil Gubernur Banten

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani menyatakan, kesiapan belajar tatap muka di sekolah yang menjadi kewenanangan Pemprov Banten sudah 70 persen. Fasilitas penunjang protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan bangku belajar siswa yang berjarak, telah dipersiapkan.

Hal itu menyusul target Pemerintah Pusat yang akan menggelar belajar tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang atau tahun ajaran baru.

“Kalau bicara kesiapan suatu saat sekolah itu dibuka pembelajaran tatap muka, maka sekolah sesungguhnya sudah siap. Meskipun mungkin kesiapannya baru antara 65 sampai 70 persen. Apanya yang siap? Ya prokes, menyiapkan air cuci tangan mengalir, mengatur tempat jarak tempat belajar, itu disiapkan,” katanya, Senin (1/3/2021).

Ia menjelaskan, pada dasarnya Pemprov Banten akan mengikuti kebijakan yang ditentukan pusat. Saat ini, belajar tatap muka belum digelar lantaran belum mendapatkan persetujuan dari Ketua Satgas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Banten atau Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Cuma memang karena belum ada rekomendasi belajar tatap muka secara keseluruhan di Banten ini, maka meskipun mereka (sekolah) telah menyiapkan itu belum bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Pertimbangan sekolah belum dibuka lantaran kasus warga yang terpapar Covid-19 di Banten relatif tinggi. Jika sudah mereda, pihaknya yakin tidak ada alasan Gubernur Banten merekomendasikan belajar di sekolah digelar dengan penerapan prokes ketat.

“Namun tetap pada akhirnya nanti, kami harus meminta prsetujuan Ketua Satgas Covid-19, iya (Gubernur Banten). Ini terkait dengan kasus yang terjadi di Banten. Kalau nanti sudah melandai, mereda, ya kita tidak ada alasan juga untuk tidak membuka sekolah. Tapi kalau kasusnya masih sangat tinggi, terus Satgas belum merekomendasikan kita tetap mengikuti,” terangnya.

Jika sekolah dibuka nanti, Tabrani menegaskan tidak ada paksaan bagi orangtua dalam memberikan izin pada murid untuk mengikuti belajar tatap muka. Tetapi, siswa wajib mengikuti pembelajaran melalui daring.

“Berbicara teknis siap. Tetapi karena kasusnya masih tinggi, jadi Satgas belum merekomendasikan untuk belajar tatap muka karena khawatir. Yang perlu dicatat bahwa pernyataan Pak Mentri itu meskipun Juli dibuka, orangtua boleh menyatakan keberatan kalau memang masih khawatir,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memaparkan, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat tentang petunjuk teknis belajar tatap muka.

“Dipersiapkan dulu. Nanti menunggu koordinasi, rekomendasi pemerintah pusat untuk jukalak, junis pelaksanaan tatap muka tersebut,” paparnya.

Orang nomor dua di Banten itu berujar, akan melaporkan kondisi penyebaran Covid-19 di Banten kepada Pemerintah Pusat, sebelum membuka sekolah. Agar murid tidak menjadi korban penularan virus corona.

“Kan kita semua menunggu kaitan landasan aturan kita menunggu pusat. Nanti kita akan laporkan kondisi situasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten. Jadi tidak serta merta kita duluan, tidak. Kita harus melihat dulu realita dan kondisi yang ada di 8 wilayah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belajar tatap muka harus dilakukan secara serentak. Mungkin di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak relatif aman untuk saat ini. Namun, wilayah Tangerang Raya dirasa belum memungkinkan unutk sekolah dibuka.

“Termasuk itu (guru di vaksin). Kan ini bukan coba-coba. Sekolah tatap muka bukan coba-coba, tapi harus matang. Karena yang menjadi korban jangan sampai anak-anak kita. Karena realita kondisi berbeda-beda nih. Mungkin Lebak, Pandeglang lebih relatif aman, tapi wilayah Tangerang Raya kan harus dipertimbangkan baik dan matang,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menyebutkan, sudah ada 11 ribu guru SMA, SMK dan SKH yang telah menerima vaksin tahap pertama. Penyuntikan kedua dijawalkan pada 10-14 Maret 2021.

“Untuk guru tahap II periode pertama ini kita baru yang Provinsi Banten itu SMA yang milik pemerintah sekitar 11 ribu, terdiri dari PNS dan Non-PNS. Sedangkan untuk yang SD, SMP itu dilakukan vaksinasi di masing-masing kabupaten, kota,” ungkapnya.

Untuk vaksinasi Tahap II, Banten mendapat jatah 28.800 vial. Adapun sasaran target yang disuntik 13.500 orang. Penyuntikan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 24-27 Februari 2021.

“Vaksinasi tahap II itu Pemprov Banten mendapat sekitar 28.800 vial. Dimana satu vialnya dihitung dikali 8,5. Kegiatan vaksinasi masal ini target sasaran 13.500,” tuturnya. (yas)


Share :