FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pelaksanaan  Coklit Pilkada Depok

Ilustrasi Pilkada. (foto: dok sugawa.id)

 

Sugawa.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih dalam Pilkada Depok. Alasannya ada banyak temuan masalah dalam pelaksanaan kegiatan itu. 

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kota Depok Dede Selamet Permana mengatakan, pengulangan kegiatan coklit pemilih itu harus dilakukan KPU Depok di beberapa kelurahan. Sebab, pendataan yang dilakukan KPU Depok itu tidak sesuai dengan aturan coklit yang ditetapkan oleh KPU RI. Apalagi hasil coklit di beberapa kelurahan itu terdapat banyak pelanggaran.

“Ini harus dipertanggungjawabkan KPU Depok. Soalnya banyak pelanggaran yang kami temukan saat pelaksanaan coklit. Jangan sampai nanti hasil coklit pemilih itu menuai masalah ketika hari H Pilkada dilaksanakan,” kata Dede, Kamis (20/8/2020).

Dari pengawasan Bawaslu Depok ada banyak pelanggaran dalam pelaksanaan coklit yang dikerjakan oleh KPU Depok. Seperti, terdapat dua joki Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) coklit di Kelurahan Pancoranmas dan Pasir Gunung Selatan. Ada tiga orang PPDP terlibat partai politik di Kelurahan Baktijaya dan Kelurahan Mekarjaya. Satu orang PPDP Kelurahan Cinere tidak menuliskan seluruh anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat, dua orang PPDP di Kelurahan Tanah Baru dan Pondok Petir tidak menerapkan protokol kesehatan. Serta hampir seluruh personil PPDP di Kelurahan Mampang menempel stiker (AA2-KWK) tidak sesuai ketentuan. 

Menurutnya, kegiatan coklit daftar pemilih yang digelar KPU Depok telah melanggar prosedur yang terdapat dapan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pilkada. 

Dede menjelaskan, di dapatinya temuan pelanggaran coklit itu disebabkan karena KPU Depok tidak teliti mendata calon PPDP yang dilantik. Baik itu dari segi kinerja, dan juga keterlibatan dalam partai politik. Padahal, sebelum membuka pendaftaran rekrutmen PPDP itu peringatan telah diberikan Bawaslu Kota Depok ke KPU.

“Dari awal kami sudah minta seleksi PPDP diperketat lagi. Karena masalah ini sering kali terjadi setiap kali pelaksanaan pemilu. Ini karena tidak diawasi sama anggota KPU Depok sendiri sehingga terdapat pelanggaran yang telah dilaksanakan,” paparnya.

Dede pun berharap coklit ulang di tujuh kelurahan itu harus dilaksanakan KPU Depok. Bawaslu Depok pun akan turut dalam pengawasan coklit ulang itu. Selanjutnya hasil coklit ulang ini akan ditelaah kembali oleh Bawaslu untuk menghindari adanya data ganda.

“Kalau bisa cepat agar penentuan pelaksanaan DPT dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Kan sekarang ini waktu pendaftaran balon kepala daerah sudah dekat. Jadi harus berlomba-lomba dengan waktu yang sangat mepet ini,” imbuhnya.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Kota Depok Jayadin mengaku, jika pihaknya telah melakukan perbaikan coklit yang ditemukan Bawaslu Depok. Adapun yang telah dilaksanakan KPU adalah mengganti personil PPDP yang menggunakan jasa joki, diikuti penggantian antar waktu (PAW) petugas PPDP yang menjadi kader parpol. Serta memperbaiki beberapa kesalahan pendataan di beberapa kelurahan.

“Semua sudah kami perbaiki secara pelan-pelan. Semua proses coklit ulangnya sudah berjalan sekarang. Kami pun baru tahu ada pelanggaran pelaksanaan coklit setelah Bawaslu melaporkan temuan itu,” tegasnya.

Selain itu, sambung Jayadin, proses coklit yang dilakukan KPU Depok baru mencapai 87 persen. Data sementara Pemilih Baru mencapai 8.616 pemilih dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mencapai 31.630 pemilih. Kata dia adapun wilayah yang belum di coklit adalah di Kecamatan Sukmajaya.

Pengamat Politik Hendri Satrio menuturkan, kesalahan pelaksanaan coklit di Kota Depok di duga karena KPU teledor dalam melaksanakan tugas. Artinya ada dugaan unsur pembiaran kecurangan Pilkada 2020 terjadi. Seharusnya KPU RI dapat menegur KPU Depok yang tidak melaksanakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pilkada. (ndi)

Share :