FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Banten, Jadi Provinsi Pertama yang Serahkan Laporan Keuangan 2019

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menandatangani dokumen penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Unaudited) 2019 yang diserahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Banten, Kamis (6/2/2020). Dok Foto : Humas Pemprov Banten untuk Sugawa.id.

 

Sugawa.id– Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Unaudited) 2019 ke BPK Perwakilan Provinsi Banten di Jl Raya Palka No. 1 Pabuaran, Kabupaten Serang, Kamis (6/2/2020). Dengan penyerahan itu, Provinsi Banten menjadi lebaga pertama yang menyerahkan laporan keuangan.

“Di ruang ini, tahun lalu tekad saya menyerakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada bulan Januari. Tapi belum terlaksana karena sudah masuk bulan Februari. Harapannya apa yang kita lakukan diaudit dan hasilnya baik,” ujar Wahidin Halim yang didampingi oleh Kepala BPKAD Pemprov Banten Rina Dewiyanti, Kepala Inspektorat Pemprov Banten Kusmayadi dan Sekretaris Inspektorat Pemprov Banten Sugiyono.

Pria yang akrab disapa WH ini menyatakan penyerahan laporan keuangan sangat berdampak positif terhadap penganggaran APBD selanjutnya. Dengan penyerahan lebih cepat, maka DPRD bisa lebih awal menyusun perubahan APBD tahun berjalan. “Dengan hasil audit bisa ketahuan silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), bisa menyusun perubahan APBD untuk mengalokasikan ke anggaran berikutnya. Kalau poin yang penting itu tahu Silpa,” ungkap mantan Wali Kota Tangerang ini.

Dikatakan, Pemprov Banten telah melakukan langkah maju dengan menyerahkan LKPD lebih awal dari yang biasanya. Hal itu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Agus Khotib mengapresiasi Provinsi Banten yang yang pertama menyerahkan laporan keuangan. Penyerahan laporan keuangan kepada BPK, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Berarti (Pemprov Banten) sudah memiliki sistem yang baik,” ungkapnya.

Agus menyatakan pihaknya diberi waktu untuk audit selama 60 hari. Rencananya 40 hari untuk audit rinci ke lapangan dan 20 hari untuk pembuatan laporan. Dia menyatakan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (wib)

Share :