FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

APBD Dipangkas, Pembangunan Infrastruktur Depok Alami Penundaan

WhatsApp Image 2020-04-30 at 22.13.31

Kepala BKD Depok Nina Suzana (Janter/sugawa.id)

 

Sugawa.id- Sebanyak 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 Kota Depok dipangkas untuk penanggulangan virus corona atau Covid-19. Akibatnya, sejumlah kegiatan infrastruktur yang telah dijadwalkan mengalami penundaan pelaksanaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengatakan, pemotongan anggaran dinas bukan hanya untuk percepatan penanganan Covid-19. Namun dikarenakan adanya pengurangan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan turunnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok. 

“Ini bukan semata untuk penanganan Covid-19. Tapi akibat adanya pengurangan pendapatan dari pusat. Yakni, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana insentif daerah (DID),” ujar Nina, Kamis (30/4/2020).  

Selain berkurangnya pendapatan dari Pusat, kata dia, PAD Kota Depok juga mengalami hal serupa. “Makanya seluruh dinas yang kegiatan-kegiatan tidak atau kurang prioritas dikurangi,” tuturnya. 

Untuk diketahui APBD Kota Depok tahun anggaran (TA) 2020 sebesar Rp3,2 triliun. APBD tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPRD tahun 2019. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan Sugawa.id, 30 persen atau Rp960 miliar dari APBD Kota Depok sebesar Rp3,2 triliun dipotong untuk penanggulangan Covid-19. Pemotongan itu membuat kegiatan fisik infrastruktur tahun 2020 di tingkat kelurahan, kecamatan, dan dinas belum dikerjakan. 

Dari keterangan beberapa pejabat kelurahan, kecamatan, dan dinas di Pemerintah Kota Depok, mereka tak bisa melangsungkan kegiatan lantaran APBD dipotong sebanyak 30 persen. Sebab dengan adanya pemotongan itu mereka harus merevisi kegiatan-kegiatan yang diploting. “Sisa APBD 70 persen itu belum dapat digunakan dalam waktu dekat. Karena harus dihitung ulang berapa biaya per kegiatan,” ucap salah seorang pejabat dinas. (ter)

Share :