FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

APBD Banten 2021 Prioritaskan Tiga Program Penanganan Covid 19

APBD Btn

Sekda Provinsi Banten dan Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, memberi penjelasan tentang APBD Banten 2021 yang memprioritaskan tiga program penanganan Covid 19 ketika teleconference dengan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (6/8/2020). Sugawa.id

 

 

Sugawa.id– Akan terdapat sejumlah perubahan dalam penyusunan APBD 2021 Provinsi Banten akibat pandemi Covid-19. APBD kali ini, Pemprov akan memprioritaskan tiga bidang yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Kamis (6/8/2020) menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam Permendagri tersebut, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharuskan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan Covid-19.

“Untuk itu kita ikuti sosialisasi ini dan kami siap untuk melaksanakannya dalam APBD 2021 terutama berkaitan dengan tiga aspek prioritas tadi,” tutur Rina.

Dijelaskan, berdasar Permendagri itu, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan prioritas penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. 

Selain itu, jelas Rina, Kemendagri juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, pemprov harus melaporkan realisasi anggaran setiap bulan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan, sementara pemerintah kabupaten/kota melaporkan ke provinsi untuk selanjutnya dilaporkan ke Mendagri dan Menkeu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

“Penyusunan APDB tahun 2021 menggunakan antara lain PP nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 70 tahun 2019 dan Permendagri nomor 90 tahun 2019,” tutur Rina.

Rina menambahkan, dalam hal pandemi Covid-19 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

“Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19. Penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Rina..

Rina berharap, dengan disusunnya APBD 2021 yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, dapat segera meredam dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 serta memulihkan kembali dampak-dampak yang disebabkan khususnya yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. 

“Semoga kondisi Banten kembali normal dan bahkan lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya. (wib)

Share :