FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Depok Beda Pandangan Soal Pembentukan Pansus LKPJ Wali Kota

DPRD Depok

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Penandatanganan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok menimbulkan perbedaan pandangan antara beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pimpinan DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok.

Itu terjadi saat Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra meminta persetujuan forum untuk menandatangani usulan pembentukan Pansus sebagai Surat Keputusan (SK).

Pansus tersebut dibentuk untuk membahas mengenai LKPJ Wali Kota Depok dan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pemerintah Kota (Pemkot)  Depok. 

Waktu Yusufsyah Putra ingin mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya usulan tersebut, anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Hamzah mengajukan interupsi.

Menurut Hamzah, apakah sudah tepat alur proses penandatangan tersebut. Sebab, seharusnya penandatanganan oleh pimpinan DPRD dilakukan setelah dibentuknya ketua dan anggota pansus. 

Kemudian, Yusufsyah Putra membacakan isi Pasal 93 Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Depok. “SK ini ditandatangi untuk melegalkan pansus tersebut, kemudian nanti setelah SK ada baru ditentukan pimpinan pansusnya, jadi, dilegalkan dulu pansus ini,” katanya di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (7/4/2021) sore. 

Kendati demikian, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ikravani Hilman menyatakan sependapat dengan yang disampaikan Hamzah. Bahkan, Ikravani meminta pimpinan sidang memahami tentang unsur-unsur yang ada di pansus sebelum SK ditandatangani. 

“Usulan dari fraksi-fraksi ini tidak bisa diintervensi, jadi pimpinan, harus dicek dulu apa yang dimaksud dengan pansus. Pansus disahkan itu bila sudah ada anggota dan pimpinannya,” ketusnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Depok Yeti Wulandari dari Fraksi Gerindra menerangkan, apa yang sudah dilakukan pimpinan sidang sudah tepat bila merujuk pada tatib. Oleh sebab itu, ia meminta proses pengesahan pembentukkan pansus untuk dilanjutkan dengan menandatangani SK pansus. 

Wakil Ketua III DPRD Kota Depok Tajudin Tabri dari Fraksi Golkar angkat bicara. “Ini mau ditandatangani dulu SK-nya baru nanti dibentuk (pimpinan pansus), sudah jelas ini ada dalam tatib. Sudah ya, pimpinan lanjutkan saja, tanda tangani SK-nya,” tegas Tajudin. (ter)

Share :