FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

ALIPP Pastikan “Ponpes Fiktif” Bukan Berita Hoaks

Untitled-3

Uday Suhada,direktur eksekutif Alipp. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) memastikan bahwa tudingan para pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang yang menyatakan dugaan pesantren fiktif penerima dana hibah adalah hoaks tidak benar. 

“Pernyataan pesantren fiktif itu didapat berdasarkan investigasi yang  dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Dari hasil investigasi tersebut ada 46 lembaga di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang, Kabupaten Serang yang fiktif. Jadi kabar adanya Ponpes fiktif bukanlah berita bohong,” ujar Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada, Senin (7/6/2021).

Pernyataan Uday ini dia ungkapkan menyusul beredarnya sebuah video yang berisi pernyataan sejumlah ulama yang menuding dirinya menyebarkan berita bohong alias Hoaks terkait adanya ponpes fiktif yang menerima dana hibah dari Pemprov Banten.

“Kami menemukan Ponpes fiktif (namanya ada, wujudnya tidak ada). Atas dasar itu (selain adanya pemotongan oleh oknum yang terlibat) ALIPP menyebutkan soal adanya ponpes fiktif tersebut. Kami juga sudah melaporkan persoalan dugaan korupsi dana hibah Ponpes ini ke Kajaksaan Tinggi (Kejati) Banten, 14 April 2021,” ujar Uday. 

Dia menyatakan Kajati Banten Asep Nana Mulyana sendiri sudah menyampaikan kepada media  soal adanya Ponpes fiktif tersebut.

“Pada 21 Mei 2021, Kejati menetapkan IS dan TS sebagai tersangka di antaranya karena  adanya penerima fiktif.  Jadi, saya justru merasa prihatin dengan pembuatan dan peredaran video itu. Ikhtiar saya ini adalah untuk membela hak-hak para pimpinan Ponpes dan santri agar ke depan diterima utuh, tak ada yang fiktif. Tapi nampaknya ada upaya dari sejumlah oknum untuk memutarbalikkan fakta, seolah-olah saya membuat hoaks. Seolah-olah saya ingin memenjarakan para pimpinan Ponpes penerima hibah. Ini sesat dan menyesatkan. Justru saya ingin membela mereka,” kata Uday.

“Saya ingin mengajak semua pihak, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Banten. Biarlah Aparat Penegak Hukum (APH) yang memastikan kebenarannya,” pungkas Uday.  

Untuk diketahui kasus dugaan korupsi dana hibah untuk pondok pesantren  pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 66 miliar lebih dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 117 miliar lebih saat ini tengah ditangani   Kejati Banten.

Penyidik Kejati Banten telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. 

Kelima tersangka tersebut yakni ES selaku pimpinan Ponpes Attohiriyah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang; AS  selaku pengurus Ponpes di Pandeglang dan AG sebagai pegawai honorer pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Banten.

Selain itu,  tersangka Irvan Santoso (IS) selaku  mantan kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten dan  tersangka Toton Suriawinata (TS) sebagai  mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra Banten selaku Ketua Tim  Evaluasi Hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020.

Para tersangka ini diduga melakukan pemotongan dana hibah Ponpes baik pada tahun anggaran 2018 maupun pada tahun anggaran 2020. Pemotongan yang dilakukan bervariasi antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per Ponpes.

Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar ada beberapa oknum anggota DPRD Banten yang namanya terseret dalam kasus hibah ponpes ini. (yas)

Share :