FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

7 Juli, Ketua DPC PKB Disidangkan di PN Depok

foto depok

Humas PN Depok Ahmad Fadil (foto: Janter/Sugawa.id)

 

Sugawa.id – Pengadilan Negeri (PN) Depok telah menjadwalkan sidang pidana perkara Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok SR.  Pernyataan itu diutarakan Humas PN Depok Ahmad Fadil saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2020).

Humas memastikan bahwa PN Depok telah menerima pelimpahan berkas atas nama SR yang sudah ada penetapan dengan Nomor Perkara 350/Pid.B/2020/PN Depok.

“Iya, PN Depok telah menerima pelimpahan berkas perkara pidana atas nama SR. Majelis Hakimnya itu dipimpin Divo Ardianto dengan anggota Nanang Herjunanto dan Darmo Wibowo Mohammad,” kata Fadil.

Ia menjelaskan bahwa SR dijerat dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum (JPU). Pertama, melanggar Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara atau Kedua, melanggar Pasal 310 KUHP dengan ancaman paling lama sembilan bulan penjara.

“JPU dalam perkara ini adalah Rozi Juliantono dan sidang perdana nantinya akan digelar pada Selasa, 7 Juli 2020,” ungkapnya.

Perkara yang didakwakan kepada SR secara umum, kata Fadil, bermula pada Kamis, 8 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Blok Rambutan RT.004/RW.004 No.54 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai status penahanan SR saat dilimpah ke PN Depok, masih kata dia, status penahanan SR adalah tidak ditahan. Namun, bukan berarti SR tidak bisa ditahan saat persidangan digelar.

“Meskipun terdakwa tidak dilakukan penahanan di Kepolisian maupun di Kejaksaan, bukan berarti terdakwa tidak bisa ditahan. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memimpin persidangan, bisa saja menahan terdakwa dengan mengeluarkan penetapan ataupun sebaliknya, penasehat hukum terdakwa saat persidangan juga bisa mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya,” pungkasnya. (ter)

Share :