FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

295 Warga Binaan Rutan Depok akan Dibebas Bersyarat

Rutan Depok (foto: janter/sugawa.id)

 

Sugawa.id – Sebanyak 295 warga binaan Rutan Kelas I Depok akan dilakukan pembebasan bersyarat. Itu menindaklanjuti surat edaran (SE) Dirjen Pemasyarakat Kemenkumham  No PAS-497.PK.01.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan napi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19/31 Maret 2020.

“Sekitar 295 warga binaan akan mendapat pembebasan bersyarat,” kata Kepala Rutan Kelas I Depok Dedy Cahyadi, Kamis (2/4/2020). 

Dijelaskan Dedi, warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat sudah menjalani 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik. “Hari ini ada 50 warga binaan yang sudah dikeluarkan. Kemarin 8 warga binaan,” ungkapnya. 

Warga binaan yang dikeluarkan, kata dia, akan menjalani asimilasi di rumah, sambil menunggu surat pembebasan bersyarat. Dari 295 warga binaan yang mendapatkan asimilasi bakal diawasi oleh Balai Pemasyarakat. “Kami akan koordinasi juga dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok,” ujarnya. 

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Menteri Hukum dan HAM yang ditegaskan melalui Satgas Penanganan Covid-19 Direktorat Jenderal Pemasyarakat. 

Masih, kata Dedi, kebijakan ini disesuaikan dengan Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimillasi dan hak integrasi bagi napi dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran Covid-19. 

Kemudian, diperkuat dengan keputusan Menkumham PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Sebanyak 295 warga binaan ini akan dibebaskan secara bertahap, maksimal seminggu ke depan. Kami sudah menggunakan sistem data base pemasyarakatan otomatis, untuk melakukan pembebasan. Pidana umum dahulu dibebaskan selanjutnya nanti akan dipikirkan kembali oleh pimpinan pusat untuk pidana khusus lainnya,” pungkasnya. (ter)

Share :