Tekan Angka Kasus Korupsi, Keberadaan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten Dinilai Mendesak, Ini Alasannya

SUGAWA.ID- Keberadaan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten dinilai sangat mendesak. Selain bertujuan untuk menekan terjadinya kasus dugaan korupsi, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten sangat penting untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi .

Provinsi Banten telah berdiri hampir 23 tahun, dan masuk dalam daerah penyangga Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, namun hingga saat ini belum memiliki Gedung Kantor Perwakilan BPKP.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Independen untuk Transparansi (LKIT), Dimas Kusumah Sobara menyatakan, BPKP harus segera membuat Kantor Perwakilan di Provinsi Banten. Karena, kehadiran Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten sangat diperlukan untuk mengawas keuangan dan pembangunan.

Baca Juga: Bayern Munich Naikkan Tawaran untuk Kane, Paul Merson Ingatkan Tottenham Begini

"Saat ini, untuk sementara ada sejenis mes saja yang ada di Provinsi Banten. Sedangkan hampir seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki Kantor Perwakilan BPKP. Terutama wilayah-wilayah penyangga ibu kota, seperti Jawa Barat," tandas Dimas di Serang, Rabu (9/8/2023).

Dimas mengungkapkan, di dekat Kantor Pusat BPKP saja, tepatnya di DKI Jakarta sudah ada Gedung Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Sedangkan di Provinsi Banten sampai saat ini belum ada kantor perwakilan.

"Berdasarkan survei kami di berbagai OPD (organisasi perangkat daerah) di Provinsi Banten, kehadiran BPKP di Provinsi Banten dinilai sangat penting. Dengan adanya Gedung Kantor Perwakilan BPKP di Provinsi Banten dapat sangat memudahkan dalam hal konsultasi guna tercapainya pelaksanan pembangunan yang akuntabel," tutur Dimas.

Baca Juga: Aduh Sejumlah Seller Merasa Dirugikan Saat Jualan di Shopee Live, Ternyata Gara-gara Ini

Keberadaan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten, lanjut Dimas, sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPKP yaitu memberikan konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya.

Selain itu dengan adanya Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten dapat memudahkan pelayanan sampai tingkat desa. Sebab, BPKP sebagai salah satu lembaga yang bisa melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Pelayanan, menurut kami bisa dilakukan sampai kebutuhan tingkat desa, terutama dalam hal pendampingan dan konsultasi para kepala desa agar penggunaan dana desa bisa sesuai yang diharapkan dan bisa akuntabel," ujar Dimas.

Baca Juga: Panglima TNI Yudo Margono Perintahkan Danpom TNI Segera Lakukan Pemeriksaan Terhadap Mayor Dedi Hasibuan

"Jangan sampai ada lagi dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi hingga berdampak hukum. Sudah ada beberapa kepala desa masuk penjara gara-gara tersangkut kasus dugaan korupsi dana desa," tambah Dimas.

Alasan lain, lanjut Dimas, kebearadaan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten dinilai penting, berhubungan dengan kinerja pegawai BPKP. Apabila sudah ada kantor perwakilan kinerja pegawai BPKP akan lebih optimal dan biaya operasional perjalanan dinas akan bisa dikurangi.

"Oleh sebab itu, kami mendorong segera dilakukan pembangunan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten agar dampaknya bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat," tutup Dimas.***