• Jumat, 29 September 2023

Wacana Sekolah Hybrid Usulan Al Muktabar Dapat Banyak Kritik, Ini Kata Mantan Gubernur dan Pengamat Banten

- Sabtu, 17 Juni 2023 | 18:29 WIB
Ilustrasi Sekolah Hybrid (Freepik)
Ilustrasi Sekolah Hybrid (Freepik)

SUGAWA.ID - Wacana pembelajaran Hybrid/Blended Learning alias pembelajaran campuran antara online dan offline yang Pj Gubernur Banten Al Muktabar agar bisa menambah kuota peserta didik SMAN dan SMKN kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor surat 421/1469-Dindikbud/2023 mulai menuai polemik.

Bahkan, usulan dari Pj Gubernur Banten ini dianggap nyeleneh oleh mantan Gubernur Bantan Wahidin Halim atau WH. Dia menyebut wacana sekolah online dan hybrid yang digagas oleh Pj Gubernur Al Muktabar tak ubahnya seperti Tokopedia dan Gojek.

“Sekolah online? Udah kayak Gojek dan Tokopedia aja, seperti dagang yang nggak punya kantor dan nggak punya tempat,” kritik WH kepada wartawan, Sabtu (17/6/2023).

Baca Juga: Obelix Village, Objek Wisata Kids Friendly Kota Yogyakarta yang Patut Dikunjungi. Masuknya Bisa Gratis Lagi

Sementara pengamat Kebijakan Publik dan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengungkapkan kegaduhan yang ditimbulkan dari wacana-wacana yang dilontarkan Pj Gubernur Banten belakangan ini seperti mencerminkan bahwa Al Muktabar adalah seorang The Real Gubernur dan bukan seorang Pj Gubernur.

“Lihat saja wacana yang dilontarkan soal mutasi, rotasi pejabat yang diindikasikan Ombudsman Banten maladministrasi, hingga banyaknya jabatan yang dipegang oleh Plt (Pelaksana Tugas) hingga habisnya masa jabatan Plh Sekda namun belum diganti dan terakhir usulan sekolah online seperti ingin menunjukkan dia adalah gubernur defenitif, “ ujar Adib.

“Seolah-olah Al Muktabar adalah bukan lagi seorang Pj Gubernur, namun sudah menempatkan dirinya sebagai the real Gubernur hasil Pilkada,” ujar Adib kepada Sugawa.id,Sabtu (17/6/2023).

Baca Juga: Protes Federasi, Bintang Spanyol Ini Kemungkinan akan Lewatkan Piala Dunia Wanita

Adib mengungkapkan Al Muktabar merasa memiliki kekuaasan absolut karena merasa memiliki bekingan politik yang kuat. “Istilahnya, lhaa wong kerja amburadul aja masih bisa diangkat jadi Pj Gubernur lagi,” cetusnya.

Hebohnya wacana sekolah online dari Pj Gubernur ini belum mendapat penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dindikbud) Banten.

Kepala Dindikbud Banten Tabrani yang coba dikonfirmasi belum memberikan penjelasan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga: Jangan Coba-coba, Denda Rp 200 Juta Berlaku bagi Pelaku Pelecehan Seksual secara Online, Termasuk Revenge Porn

Penjelasan usulan Pj Gubernur tersebut justru diberikan pengamat kebijakan public Moch Ojat Sudarajat bahwa sekolah online yang diusulkan oleh Pj Gubernur Banten itu tidak akan dilaksanakan tahun ajaran 2023/2024.

“Kan baru usulan. Seperti mengusulkan penerbitan sertifikat tanah ke BPN, jika syaratnya belum lengkap pasti tak bisa iproses,” ujar Ojat.

Halaman:

Editor: Wahyu Wibisana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa Meninggal Dunia

Rabu, 27 September 2023 | 19:31 WIB

Pelaku KDRT di Cinere Disidangkan, Ini Dakwaan JPU

Rabu, 13 September 2023 | 22:53 WIB
X