Butuh Penataan Ekstra, Calon Penjabat Gubernur Riau Harus Penuhi Kriteria Ini…

Sugawa.id - Sebagai kawasan yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir, Provinsi Riau haruslah memiliki pemimpin yang mengerti dan memahami tentang tata ruang dan keagrariaan. Sebab saat ini ada banyak masalah yang harus segera dibenahi oleh provinsi ini.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus bisa mengusulkan nama Pj Gubernur Riau yang paham soal tata ruang kepada presiden.

Menyusul akan berakhirnya jabatan Gubernur Riau Syamsuar, penempatan Pj Gubernur yang tepat untuk menggantikan posisi Syamsuar akan menyebabkan penataan ruang di Riau dapat lebih terarah dan ke depannya bisa jadi role model bagi provinsi lain.

Baca Juga: 1 Ramadhan Ditetapkan 23 Maret, Presiden dan Wapres Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

“Saya beberapa kali ke Riau dan melihat penataan ruang di sana masih banyak yang harus dibenahi. Seperti mana lahan untuk pertanian dan mana untuk industry. Di sana masih banyak yang tumpang tindih,” ungkap dosen Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Rabu, (22/3/2023).

Dicontohkan, banyak lahan pertanian yang kini beralih fungsi jadi lahan industri dan perumahan, akibat kurangnya pemahanan mengambil kebijakan tata ruang Riau. ”Lihat saja aliran Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri, dan Sungai Rokan, aliran sungainya keruh akibat banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi,” ujarnya.

Emrus mengatakan dengan memilih ahli yang paham pengendalian tata ruang dan keagraarian, nantinya Provinsi Riau akan bisa jadi percontohan soal pengendalian tata ruang. “Kan banyak pejabat eselon 1 di Kementerian ATR/BPN yang layak untuk dicalonkan jadi Pj Gubernur Riau,” cetusnya.

Baca Juga: Sambut Awal Ramadhan, Ustaz Adi Hidayat Ajarkan Doa Ini

Sementara ahli hukum ilmu Pemerintahan dan dosen IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) M Harry Mulya Zein menyatakan, sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 210 ayat 10 dan 11, bahwa Presiden mengangkat Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah yang habis masa jabatannya.

“Untuk Kepulauan Riau sejumlah nama pejabat Pimpinan Tinggi Madya sudah bermunculan, baik pejabat dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut hemat kami, sangat layak untuk diberikan amanah jadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau adalah orang yang paham tentang birokrasi dan tata ruang, karena Kepulauan Riau saat ini persoalan pertanahan acapkali muncul di tengah-tengah masyarakat,” ujar Harry.

Menurut Harry, karena Penjabat Gubernur adalah mandatory Presiden di daerah, sehingga penunjukan orang yang akan menjadi Pj Gubernur harus sangat berpengalaman dalam mengatasi urusan-urusan tanah dan tata ruang dan birokrasi.

Baca Juga: Kekayaan Sekda Riau Naik 4 Kali Lipat, Banyak Bukti Anak Istri Hidup Hedon

“Harus pakar tentang perbaikan sistim pelayanan administrasi Pertanahan, khususnya di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan tata ruang,” cetusnya.

Sebab, kata Harry, pada hakikatnya reformasi birokrasi bidang pertanahan adalah perubahan mind set dan culture set dari karakter penguasa menjadi pelayan.*** (Yasril Chaniago)