FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Sembilan Kali Dapat WTP, DPRD Setujui LPJ Wali Wota Depok

LPJ Depok ok

Wali Kota Depok Moh Idris menyerahkan LPJ 2019. (Janter/Sugawa.id)

Sugawa.id– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019 disetujui DPRD Kota Depok. Alasannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali secara berturut-turut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok Edi Masturo menyatakan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) itu berlangsung saat rapat paripurna, Kamis (23/7/2020). Karena dalam target pencapaian penggunaan APBD 2019 terlaksana dengan baik, dimana artinya kegiatan bersumber dari anggaran daerah ini terserap sebesar 90 persen.

“Ini yang buat kami memberikan apresiasi itu. Sebab semua pelaksanaan pembangunan yang diusulkan semua terlaksana. Tentu ini bukan sebuah hal mudah untuk diselesaikan Pemkot,” ujar Edi, Selasa (28/7/2020).

Dengan diberikannya apresiasi itu, kata Edi, Pemkot Depok jangan lantas mengurangi beberapa catatan yang harus dievaluasi dalam LPJ yang telah disampaikan. Di antaranya, masih perlu adanya penyempurnaan dengan berfokus pada penelaahan terhadap kinerja, penyebab, kendala, besaran dampak untuk menentukan prioritas terhadap efektivitas, efisiensi, konsistensi, pertumbuhan, dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.

“Ini catatan kami ke pemkot saat rapat paripurna. Perlu dikaji mata anggaran, terutama belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapat ditemukan permasalahan, penyebab, dan pemecahannya,” bebernya.

Edi mengaku dalam penyampaian raperda LPj itu seluruh anggota DPRD memberikan apresiasi kepada Pemkot Depok atas pencapaiannya meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Apalagi dengan status WTP tersebut, DPRD berharap Pemkot dapat dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Tentunya dengan proses dan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan status WTP ini dapat dinilai secara umum, pelaksanaan anggaran 2019 sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah yang berlaku di Kota Depok,” imbuhnya.

Sementara Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menuturkan, LPJ ini akan menjadi evaluasi. Selain itu, Pemkot Depok juga menyambut baik masukan yang diberikan dan ditindaklanjuti berdasarkan prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah. “Pasti akan menjadi evaluasi kami agar bisa lebih baik di tahun mendatang. Memang kami harus bekerja keras untuk mencapai semua ini,” ujarnya.

Pradi menambahkan, catatan yang diberikan DPRD terhadap LPj tersebut pun sedang dikerjakan semua instansi Pemkot Depok. Namun, pihaknya membutuhkan waktu dalam menyempurnakan LKP tersebut. Apalagi, pekerjaan Pemkot Depok sangat besar dalam menanggulangi pendemi Covid-19 yang masih mewabah. (ter)

Share :